Soroti Ringannya Hukuman dan Status Penahanan

Berita Sebelumnya

• Tegaskan Komitmen Lestarikan Adat dan Budaya
• Tegaskan Bahwa Pemerintah Selalu Hadir di Tengah Masyarakat
• Peningkatan Peran Tenaga Kerja Lokal dan Program Pemberdayaan Masyarakat
• Satlantas Polres Bengkalis "Polisi Sahabat Anak" di SD IT Al- Fatih Duri

Berita Terkait

• Banggakan Riau, Juwandi Lolos Top 50 Besar DPD RI Awards 2026 Bidang Seni dan Budaya
• DPRD Bengkalis Gelar Rapat Paripurna, Tandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2027
• Sabet Terbaik II MTQ Korpri Tingkat Nasional Tahun 2026
• Meriahkan HUT Ke - 81 RI, Pengkab Perbakin Gelar Turnamen Menembak Se - Kabupaten Bengkalis
• Meriahkan HUT Ke - 81 RI, Pengkab Perbakin Bengkalis Gelar Turnamen Menembak se - Kabupaten Bengkali
• Polbeng dan Andana Farm Kolaborasi Terapkan Teknologi IoT Untuk Hidroponik Cerdas

BENGKALIS (RA) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis resmi mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis dalam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjerat pasangan suami istri (pasutri) Jasmani dan Suzana.

Pengajuan banding disampaikan melalui PN Bengkalis pada Senin (7/9/2026). Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejari Bengkalis Ade Indrawan melalui Kasi Pidum Marthalius, Rabu (9/9/2026).

Kejari menilai putusan majelis hakim terhadap kedua terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelumnya, JPU menuntut Jasmani dengan pidana penjara selama enam tahun, sedangkan Suzana dituntut empat tahun penjara.

Menurut Marthalius, apabila kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, hukuman yang dijatuhkan semestinya setidaknya mendekati dua pertiga dari tuntutan JPU.

"Seharusnya kalau memang terbukti bersalah, paling tidak terdakwa Jasmani divonis sekitar empat tahun dan Suzana divonis dua tahun delapan bulan," jelasnya.

Selain vonis pidana, Kejari Bengkalis juga mempersoalkan putusan terkait barang bukti. Dalam tuntutan JPU, sejumlah kendaraan yang digunakan dalam perkara tersebut diminta dirampas untuk negara.

Namun, dalam putusan majelis hakim, dua kendaraan yakni Toyota Fortuner dan Toyota Rush justru dikembalikan kepada pemiliknya.

"Rencana tuntutan disiapkan secara berjenjang. Proses verifikasinya sudah banyak," ujar Marthalius.

Ia menjelaskan, pengajuan yang disampaikan Kejari Bengkalis baru berupa pernyataan banding. Selanjutnya, JPU tengah menyiapkan memori banding yang akan diteruskan ke Pengadilan Tinggi Riau.

Kejari Bengkalis menegaskan, secara fakta persidangan JPU meyakini unsur perbuatan pidana yang didakwakan telah terbukti. Namun, terhadap berat-ringannya hukuman, majelis hakim memiliki pertimbangan hukum tersendiri.

Kini, keputusan akhir atas upaya hukum tersebut berada di tangan Pengadilan Tinggi Riau.

Perkara ini bermula pada 9 Februari 2026, ketika sejumlah warga negara Indonesia yang hendak pulang dari Malaysia dibawa melalui jalur tidak resmi menggunakan speedboat menuju Bengkalis.

Para penumpang kemudian diturunkan di kawasan Sungai Sulung, Kecamatan Bantan. Mereka selanjutnya dijemput Jasmani dan Suzana menggunakan kendaraan dan dibawa menuju rumah Jasmani di Jalan Hasanah, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis.

Tim Opsnal Polres Bengkalis yang sebelumnya memperoleh informasi mengenai pemulangan melalui jalur ilegal kemudian melakukan penyelidikan dan membuntuti kendaraan tersebut hingga ke rumah Jasmani.

Di lokasi tersebut, Jasmani dan Suzana diamankan bersama sejumlah orang yang diduga menjadi korban.

Dalam proses persidangan, terungkap pula status penahanan kedua terdakwa menjadi sorotan.

Suzana sejak tahap penyidikan di Polres Bengkalis tidak dilakukan penahanan dengan alasan anak sakit. Sementara Jasmani yang diketahui merupakan residivis perkara serupa sempat ditahan di Lapas Kelas IIA Bengkalis.

Namun, status penahanan Jasmani kemudian dialihkan menjadi tahanan kota sejak 23 Juli 2026 karena alasan kesehatan dan pernah menjalani perawatan di rumah sakit, dengan jaminan uang Rp20 juta dan keluarga.

Kondisi tersebut menjadi perhatian publik karena perkara yang menyeret pasutri ini berkaitan dengan dugaan aktivitas membawa sejumlah orang masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi.**

Penyunting : SUPIAN