Rapat Lintas Komisi, DPRD Bahas Pelayanan BPJS

Berita Sebelumnya

• Bupati Kasmarni Perkuat Ukhuwah dan Ajak Masyarakat Cegah Karhutla
• SafaBupati Kasmarni Perkuat Ukhuwah dan Ajak Masyarakat Cegah Karhutla
• SafaBupati Kasmarni Perkuat Ukhuwah dan Ajak Masyarakat Cegah Karhutla
• Bupati Kasmarni dan Rombongan Lanjut Safari Ramadhan di Kecamatan Bandar Laksamana

Berita Terkait

• Komisi IV DPRD Bengkalis Terima Kunjungan Persatuan Guru Honor Non Katagori 35+
• Komisi IV DPRD Bengkalis Terima Kunjungan Persatuan Guru Honor Non Katagori 35+
• Tingkatkan Potensi Pertanian, Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Belajar Ke Bukit Tinggi
• Riza : OKP Yang Tergabung Dipengurusan KNPI Jangan Terprovokasi Dengan Isu Carateker
• Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan Isteri Menerima Gelar Kehormatan Dari LAMR Bengkalis
• SATMA PP : Keberadaan Careteker DPD KNPI Kabupaten Bengkalis illegal

BENGKALIS - DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan rapat lintas komisi terkait permasalahan BLUD dan BPJS, seperti pelayanan BPJS dan kenaikan luran BPJS dengan mengundang OPD terkait, pada Selasa (21/01/2020).kematen

Rapat ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD H. Khairul Umam bersama unsur pimpinan Komisi Rubby Handoko, H. Adri, Sofyan, H. Arianto dan anggota.

Ketua komisi IV DPRD kabupaten Bengkalis, Sofyan mengatakan, bahwa yang mendasari DPRD mengadakan rapat ini adalah sebagai bentuk perhatian dan atensi bersama terkait dengan pelayanan kesehatan.

"Karena pelayanan kesehatan ini adalah sifatnya fundamental dan sangat mendasar bagi masyarakat kita, maka dari itu kebijakan di daerah ini tentunya harus ada kata sepakat, bagaimana supaya teknis kesehatan berjalan lebih baik," Ujar Sofyan.

Lanjut Sofyan "Diharapkan permasalahan ini dapat segera teratasi karena menyangkut permasalahan hidup dan kesehatan masyarakat. pihak RSUD dan OPD agar dapat memberikan layanan yang cepat dan terbaik bagi masyarakat".

Ketua DPRD H. Khairul Umam membicarakan masalah BPJS yang menjadi isu nasional, tujuan rapat lintas komisi ini agar tahun 2020 bisa mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat dan orang yang terkait dengan pengurusan BPJS.

Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Syahrial, mengatakan data yang ada di dinas terkait harus disamakan dan bisa sinkron agar tidak ganda datanya dan pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan dengan baik.

"Terhadap pelayanan masyarakat yang tidak tersalurkan berkaitan dengan PBI dan PBN dan kemudian mengenai data yang di hapus ini sudah pernah diskusikan. Mengenai data yang yang di hapus, ini akan berimbas ke masyarakat dan masalah kuota yang di hapus bisa di manfaatkan ke masyarakat yang belum mempunyai BPJS," Sambung Irmi Syakip.**(rls)

Penyunting : Supian

Sumber       : Humas DPRD