Zulmansyah: Setiap Pemberitaan Wajib Di Saring Dan 'Cover Both Side'

Berita Sebelumnya

• UKM Kesenian Bathin Alam Sukses Gelar Festival Band di Acara Polbeng Fest 2025
• Berita Kehilangan Surat Tanah Atas Nama Bukhori, HS
• Pemdes Pematang Duku Ikuti Pawai Taaruf Sukseskan MTQ Ke - 57 Kecamatan Bengkalis
• Info Kehilangan Surat Tanah Atas Nama Bukhori, HS

Berita Terkait

• Indonesia Terbaik di 8 dari 17 Kategori Anugerah Planet Muzik 2018
• Kuasa Hukum Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum, Jangan Putar Balikkan Fakta
• Tim PNBP Polbeng Gelar Pelatihan Biogas di Desa Berancah Kecamatan Bantan
• Optimis Sebelum 1 Oktober 2018 APBD - P di Ketok Palu
• Perdana di Laksanakan, Bursa Inovasi Desa Kabupaten Bengkalis Jadi Rujukan di Riau
• Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Untuk Mengefektifkan Proses Pembelajaran PAUD

PEKANBARU - Sidang lanjutan dugaan pencemaraan nama baik Bupati Bengkalis Amril Mukminin, dengan terdakwa Toro, kembali di gelar di PN Pekanbaru. Kali ini Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli dalam bidang jurnalistik, Senin (01/10/2018) siang.

Saksi ahli yang dihadirkan adalah Zulmansyah Sakedang selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau. Zulmansyah dalam pandangannya di hadapan dewan hakim yang di ketuai Yudi Silaen menjelaskan secara gamblang jika seorang wartawan yang profesional itu wajib melakukan 'Cover Both Side' dalam melakukan peliputan.

Artinya Semua pihak yang terlibat dalam sebuah kejadian yang hendak di beritakan harus di konfirmasi dan tidak dilakukan pemberitaan yang berulang-ulang. Jika hendak di ulang atau di Follow Up tentu harus menggunakan narasumber baru yang tentunya orang berkompeten.

'Wajib bagi wartawan yang profesional melakukan cover both side terhadap berita yang hendak di terbitkan. Semua harus di konfirmasi, tidak bisa tidak. Juga tidak melakukan berita itu berulang-ulang. Semua itu sudah tertuang di Kode etik yang diamanah kan oleh undang-undang pers,' ujar Direktur Harian Riau Pos ini.

Zulmansyah juga menjelaskan jika berita yang hendak diterbitkan juga harus melalui tahapan penyaringan di lembaga berita dalam perusahaan pers. Contohnya pemberitaan yang di buat seorang wartawan sebelum terbit wajib di periksa oleh koordinator liputan lalu di periksa oleh Redaktur hingga ke Pemimpin Redaksi selaku penanggung jawab pemberitaan.

'Berita juga wajib di saring oleh Koordinator liputan, Redaktur hingga Pemimpin Redaksi sebelum di terbitkan,' sambung mantan Pemimpin Redaksi harian Pekanbaru MX ini lagi.

Mantan Pemimpin Redaksi harian pagi Riau Pos ini juga mengatakan jika ada terjadi sengketa pemberitaan yang berujung jatuhnya rekomendasi Dewan Pers, rekomendasi itu wajib dilaksanakan oleh perusahaan media itu. Jika itu tidak diindahkan, sah-sah saja jika si korban pemberitaan melakukan pelaporan ke pihak berwajib.

'Rekomendasi Dewan Pers itu wajib dilakukan perusahaan media jika terjadi sengketa pemberitaan. Dan si korban pemberitaan juga punya hak untuk melaporkan ke pihak berwajib,' pungkasnya.(MX17)