Program Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH)

Berita Sebelumnya

• Bupati Kasmarni Perkuat Ukhuwah dan Ajak Masyarakat Cegah Karhutla
• Bupati Kasmarni Perkuat Ukhuwah dan Ajak Masyarakat Cegah Karhutla
• SafaBupati Kasmarni Perkuat Ukhuwah dan Ajak Masyarakat Cegah Karhutla
• SafaBupati Kasmarni Perkuat Ukhuwah dan Ajak Masyarakat Cegah Karhutla

Berita Terkait

• BEM AKN Bengkalis Taja Seminar Leadership and Education
• Disdik Bengkalis Rilis Jadwal Ujian dan Libur Selama Bulan Ramadhan Tahun 2018
• Polbeng Jalin Kerjasama Dengan Chihlee University of Science and Technology Taiwan.
• Bupati Bengkalis Canangkan GERNAS BAKU
• Mantap! Polbeng Ukir Prestasi di Ajang Kontes Robot Regional Sumatera
• Buka MTQ Kecamatan Rupat Utara, Amril Mukminin Paparkan Sejumlah Program Strategis Pemda Bengkalis

Kebutuhan atas tempat tinggal yang layak huni tidak terbantahkan lagi    merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap warga negara. Hal ini juga sejalan     dengan dinyatakannya kebutuhan di bidang perumahan sebagai bagian dari Hak     Asasi Manusia baik menurut Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia    (DUHAM) yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948,   melalui Resolusi 217 A, Pasal 25 Ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 maupun    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  

Di sisi lain, tidak semua warga negara mampu memenuhi kebutuhannya   atas perumahan layak huni. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah          (MBR), untuk membangun rumah layak huni sepertinya sulit dilakukan. Pentingnya dan permasalahan pemenuhan   kebutuhan atas rumah layak huni ini yang mendorong Pemerintah untuk membantu    memenuhi kebutuhan perumahan rakyatnya  melalui serangkaian kebijakan dan dukungan atas pembiayaan perumahan.   

Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  mengamanatkan  bahwa  negara  bertanggung  jawab melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  melalui  penyelenggaraan perumahan  dan  kawasan  permukiman  agar  masyarakat  mampu bertempat  tinggal  serta  menghuni  rumah  yang  layak  dan  terjangkau  di dalam  perumahan  yang  sehat,  aman,  harmonis,  dan  berkelanjutan  di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 54 ayat (2) disebutkan bahwa  pemerintah/pemerintah  daerah  wajib  memberikan  kemudahan dalam  pembangunan  dan  perolehan  rumah  secara  bertahap  dan berkelanjutan

Berpijak dari dasar hukum tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhitung sejak tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Diluar program RLH dari Pemerintah Provinsi Riau, total RLH yang dibangun dengan sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis sejak 2011 – 2015 sebanyak 3000 unit rumah tipe 36, yang tersebar di 11 kecamatan (dulu 8 kecamatan,red).

Pada masa pemerintahan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, kegiatan pembangunan RLH ini juga terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan lebih baik lagi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021, kegiatan pembangunan RLH direncanakan sebanyak 600 unit per tahun hingga 2021 mendatang. Adanya masa transisi perubahan SOPD pada tahun 2016 kemudian rasionalisasi anggaran pada tahun 2017, menyebabkan kegiatan pembangunan RLH ini baru akan dilaksanakan pada tahun ini.

“Insyaallah pada tahun ini, kita akan mulai melaksanakan pembangunan rumah layak huni tipe 36 sebanyak 600 unit. Saat ini, Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara swakelola oleh kelompok masyarakat sedang kita siapkan,” ujar Plt. Kepala Dinas  Perumahan dan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bengkalis, Gendrayana Rohaini ST MSi.

Didampingi  Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Haris Umar AMd,  Gendrayana mengatakan, program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) ini juga merupakan salah satu program utama dalam memuwujudkan visi Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang menyentuh langsung untuk masyarakat kurang mampu.

"Penyediaan rumah layak huni (RLH) ini terus kita upayakan untuk selalu kita tingkatkan jumlahnya baik melalui sumber dana APBD Kabupaten Bengkalis, APBD Provinsi maupun dari APBN karena program ini menyentuh langsung kepada masyarakat kurang mampu dan program ini merupakan program utama dalam memuwujudkan visi Bapak Bupati Bengkalis Amril Mukminin," ujarnya.

Pada tahun 2018 ini, disamping program pembangunan RLH yang dibiayai APBD Kabupaten Bengkalis, juga terdapat program pembangunan RLH yang bersumber dari APBD Provinsi Riau, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Perumahan Nelayan (BPN) yang bersumber dari APBN.

“Untuk RLH dari APBD Provinsi berjumlah 167 unit. Sedangkan yang bersumber dari APBN untuk BSPS sebanyak 500 unit dan BPN sebanyak 100 unit,” ujarnya.***

Indra “Eet”Gunawan: Jangan Sampai Dirasionalisasi

DPRD Bengkalis memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program pembangunan RLH di Kabupaten Bengkalis. Mengingat RLH ini sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat tidak mampu, maka sudah seharusnya Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bengkalis menempatkan program tersebut sebagai skala prioritas.

“Dengan demikian, sebesar apapun rasionalisasi anggaran yang kemungkinan akan terjadi, program ini tetap harus dilaksanakan,” ujar Wakil Ketua DPRD Bengkalis, H Indra Gunawan Eet

Politikus dari Partai Golkar ini mengatakan, mengingat program pembangunan RLH tidak melalui proses tender, melainkan secara swakelola dengan melibat Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), maka pelaksanaan pembangunannya sebisa mungkin hendaklah digesa. Disamping masyarakat bisa secepatnya merasakan manfaat dari RLH, pertimbangan lainnya adalah agar OMS bisa memiliki waktu yang memadai untuk bekerja.

“Kemudian harga material juga biasanya masih stabil dan mudah didapat,” ujar pria yang akrab disapa Eet ini.

Dikatakan, agar program pembangunan RLH ini tepat sasaran dan juga berkualitas, Eet mengingatkan kepada Perkimtan selaku SKPD penanggung jawab agar melakukan seleksi yang ketat terhadap masyarakat penerima RLH. “Walau calon penerima ini nanti diusulkan oleh desa, kita juga berharap kepada Perkim untuk survai ke lokasi dengan melihat langsung kondisi di lapangan,” katanya seraya berharap agar jumlah RLH yang dibangun sesuai dengan target

Disamping itu, mengingat saat ini tidak ada lagi rekruitmen tenaga pendamping masyarakat (TPM) yang bertugas mensosialiasikan kegiatan dimasyarakat dan memfasilitasi terbentuknya OMS serta proses seleksi penerima bantuan RLH; memberikan bimbingan teknis; serta melakukan pengawasan terhadap mutu, volume, waktu serta proses pelaksanaan kegiatan, maka diharapkan kepada Perkim untuk berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam hal permintaan bantuan tenaga pendamping desa dalam proses

“Teknisnya bagaimana ya diatur saja yang penting selama kegiatan pembangunan RLH ada yang mengawasi. Konsultannya juga harus rajin turun ke lapangan sehingga setiap ada kendala di lapangan bisa langsung dicarikan solusinya,” ujar Eet lagi.***

Zakaria: Manfaatnya Sangat Dirasakan

Program pembangunan RLH oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis benar-benar sangat dirasakan manfaatnya. Untuk itu, masyarakat meminta agar program tersebut terus berlanjut. “Kalau perlu jumlah penerima per desa ditingkatkan lagi, karena masih banyak masyarakat, khususnya di Desa Meskom yang butuh program tersebut,” ujar Zakaria, tokoh masyarakat sekaligus Kepala Dusun di Desa Meskom Kecamatan

Warga yang diusulkan untuk menerima  bantuan RLH ujar Zakaria, merupakan warga tidak mampu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

“Karena banyak yang kita usulkan, sementara jatah jumlah rumah layak huni yang diberikan terbatas, maka proses seleksinya memang benar-benar ketat. Sehingga tidak menimbulkan rasa kecemburuan serta persoalan di kemudian hari,” katanya.

Manfaat dari program pembangunan RLH ini diakui langsung oleh Ismail, warga Desa Meskom yang mendapatkan bantuan. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai pengayuh beca dan dagang keliling ini mendapatkan bantuan RLH tahun anggaran 2014. RLH permanen dengan tipe 36 sambung Ismail, dibangun oleh masyarakat setempat di atas lahan miliknya.

“Dengan rumah bantuan dari Pemda ini, saya dan keluarga bisa tinggal dengan nyaman. Sekali lagi terima kasih,” ujar Ismail. (advertorial)